Masa baru diplomasi digital serta kenapa Indonesia wajib menyambutnya?

Dalam 10 tahun terakhir, jumlah pengguna internet segala dunia naik nyaris 3 kali lipat, menggapai nyaris 3, 6 miliyar pengguna pada 2017.

Banyak yang berkomentar kalau internet sudah jadi salah satu inovasi yang sangat transformatif.

Interaksi sosial sudah berganti ekstrem. Warga sudah berganti jadi yang diucap bagaikan warga berjejaring( networked society.) Nyaris seluruh orang di dunia tersambung serta data mengalir dengan leluasa.

Dengan keterhubungan semacam itu, data didapat, ditaruh, diproses, dikelola, serta dipecah dengan metode yang nyaris sama sekali berbeda dari cara- cara di masa kemudian.

Kala komunikasi antara calon politikus serta pemilih jadi lebih dekat melalui media sosial, politik pula jadi lebih digital. Kita memandang ini dalam pemilihan presiden Amerika Serikat 2012, pemilu Prancis 2017, ataupun kemenangan Donald Trump yang kontroversial.

Dalam politik luar negara, internet sudah bawa“ perubahan- perubahan” dalam metode berdiplomasi. Cuitan dari Barack Obama, kegiatan media sosial kedutaan, serta dorongan meluas diplomasi budaya, sudah menaikkan fasilitas baru buat diplomasi. Diplomasi Digital Dengan ini, sebutan diplomasi digital timbul.

Apa itu diplomasi digital?

Sebutan diplomasi siber serta diplomasi digital sudah digunakan berganti- gantian. Tetapi mereka sesungguhnya berbeda.

Diplomasi digital merujuk pada pemakaian teknologi yang lebih luas, paling utama internet serta inovasi berbasis ICT yang lain dalam aktivitas diplomasi. Sedangkan itu, diplomasi siber merujuk pada strategi buat menanggulangi bermacam permasalahan, semacam keamanan, yang timbul dalam ruang siber.

Diplomasi digital kerap diasosiasikan dengan kegiataan diplomasi publik oleh negeri( lewat pemakaian media sosial yang gencar, contohnya). Tetapi diplomasi digital lebih dari cuma diplomasi publik.

Kegiatan digital mempunyai kedudukan dalam perundingan, proses pembuatan kebijakan, serta manajemen krisis yang terpaut dengan diplomasi.

Contohnya walaupun hadapi epidemic virus Zika pada 2015 serta 2016, pemerintah Brasil sukses meyakinkan warga internasional dengan memakai media sosial menimpa kesiapan mereka jadi tuan rumah Olimpiade 2016 serta Piala Dunia.

Sebagian ahli kesehatan sudah menganjurkan Olympiade Rio 2016 ditunda ataupun dipindah. Tetapi Brasil kilat menghasilkan statment di web website mereka serta account media sosial serta di web Olimpiade formal kalau mereka berupaya usaha terbaik buat mengamankan aktivitas tersebut dari virus Zika.

Indonesia serta diplomasi digital

Indonesia merupakan satu dari sebagian negeri yang terus menjadi banyak memakai teknologi digital dalam diplomasi internasional. Bagi suatu survei, Indonesia menempati posisi ke- 38 dari 209 negeri di Digital Diplomacy Review 2017.

Peringkat ini menyusut dibandingkan peringkat tahun kemudian, kala Indonesia menempati satu posisi lebih besar. Indonesia terletak di balik negara- negara Eropa yang mempunyai teknologi besar semacam Prancis serta Inggris, serta pula negara- negara Asia semacam Jepang serta India. Tetapi, Indonesia terletak di depan negara- negara Asia.

Riset yang lain yang dicoba oleh Universitas Gadjah Mada Center for Digital Society menempatkan Indonesia di peringkat ke- 9 di antara 203 negeri buat aktivitas diplomasi digital.

Riset ini memperhitungkan jumlah besar pengguna internet di Indonesia; 132, 7 juta pada 2016 bagi informasi Asosisi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia( APJII). Ini maksudnya Indonesia mempunyai 51% tingkatan penetrasi internet dari populasi 260 juta. Bayangkan gimana bagusnya negeri ini hendak menuntaskan permasalahan kala segala penduduk Indonesia berjejaring internet. Suatu warga terkoneksi di masa digital hendak lebih transparan sebab orang bisa gampang memberikan data secara online.

Perihal ini pengaruhi kegiatan diplomasi pula. Diplomasi tidak cuma berurusan dengan suatu“ jaringan” bermacam negeri serta aktor- aktor non- negara lagi. Digital diplomasi ini hendak menghadirkan rutinitas baru semacam menggelar diskusi online, pula memgambil masukan online dari publik dalam proses pembuatan kebijakan.

Saat ini, para diplomat ataupun para pemimpin negeri pula memakai platform online dalam format media sosial buat berbicara satu sama lain. Satu riset tentang pemakaian Twitter buat komunikasi diplomatik informal sepanjang perundingan nuklir P5+1( 2013- 2015) menampilkan kalau komunikasi via Twitter antara Menteri Luar Negara Amerika John Kerry serta Menteri Luar Negara Iran Javad Zarif efisien buat menguatkan konvensi.

Pada masa warga terkoneksi internet, data menaikkan pengaruh lebih kokoh, sebab data itu bisa menyebar dalam hitungan detik ataupun menit. Pemerintah, spesialnya lembaga yang mengurusi permasalahan kebijakan luar negara, sepatutnya mengambil khasiat dari kondisi ini sebab mereka hendak sanggup memperluas jadwal diplomasi publik mereka dalam metode yang apalagi lebih interaktif.

Dalam area diplomasi digital yang sempurna, pemerintah bisa memperjelas pesan mereka, tercantum jadwal kebijakan luar negara, serta publik bisa mempunyai saluran yang lebih kilat buat tersambung dengan pemerintah mereka.

Indonesia belum mempunyai jadwal yang jelas ataupun cetak biru dalam memakai diplomasi digital. Buat merumuskan suatu jadwal digital diplomasi yang lebih komprehensif, rumusannya bisa diambil dari negara- negara yang mempunyai jadwal yang jelas serta mempraktikkan diplomasi digital semacam Inggris serta Swedia.

Inggris sudah membuat suatu Unit Transformasi Digital, yang ditugaskan spesial buat pengelolaan layanan digital negeri itu, tercantum pula strategi diplomasi digital mereka.

Pemerintah Swedia pula memakai media sosial secara luas lewat kedutaan mereka di luar negara. Mereka pula mempublikasikan tabloid online terkini secara reguler yang diucap Swedish Foreign Policy News bagaikan metode buat menguatkan sudut pandang kebijakan keluar negara mereka.

Diplomasi digital belum dipikirkan serius

Walaupun pemerintah Indonesia mempunyai komitmen kokoh dalam mengelola disrupsi digital semacam pornografi di internet serta berambisi mempersempit kesenjangan digital, diplomasi digital belum bergaung di publik.

Yang bisa jadi sangat dapat dikatakan bagaikan jadwal diplomasi digital oleh pemerintah Indonesia merupakan kala Departemen Luar Negara menggelar suatu pertemuan para ahli tentang diplomasi digital Mei tahun kemudian.

Pertemuan itu memutuskan kalau diplomasi digital hendak digunakan buat sebagian jadwal berarti negeri ini. Contohnya, diplomasi digital bisa digunakan buat melindungi pekerja migran Indonesia di luar negara, pula bisa digunakan buat mempromosikan serta meningkatkan usaha kecil serta menengah kita.

Pemerintah Indonesia baru- baru ini lagi mempersiapkan suatu draf dokumen master plan buat diplomasi digital. Dari mari, kita bisa lumayan berharap suatu strategi konkret dalam diplomasi digital dari negeri ini dalam waktu dekat.

Pemerintah Indonesia sepatutnya bisa belajar banyak dari sebagian negeri semacam Inggris serta Swedia dalam menghadirkan rumusan jadwal diplomasi digital dari menyesuaikan diri institusional ke pendekatan baru dalam sosialisasi kebijakan luar negara lewat media baru.

welltoldstory.net

Add your Biographical Info and they will appear here.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *